Sekolah Inklusif Harapkan Perhatian Lebih Pemerintah

Icha | primus | Selasa, 23 Maret 2010 | 03:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak pengelola sekolah inklusif yang menggabungkan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal, SMA PGRI 3 Pondok Labu, Jakarta Selatan mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah dalam memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah inklusif SMA PGRI 3 Jakarta, Achmad Sjamsuri saat ditemui di SMA PGRI 3, Pondok Labu Jakarta, Senin (22/3/2010). “Kurangnya pemerintah dalam pendidikan inklusif ya banyak. Ya pengennya sih ada anak yang berkebutuhan khusus, harapan saya perhatiannya juga khusus, berupa segala hal termasuk dana, ” katanya.

Sekolah Inklusi Terus Diperluas

Kamis, 5 Mei 2011 | 04:12 WIB

\Lembata, Kompas – Keberadaan sekolah luar biasa di daerah tidak bisa menjadi andalan untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini disebabkan lokasi SLB biasanya di kota, sedangkan para siswa tersebar di berbagai tempat.
Seperti di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, misalnya, sekitar 27 persen anak- anak sekolah dasar teridentifikasi berkebutuhan khusus. Karena ketidaktahuan guru, para siswa tersebut mendapat perlakuan sama dalam pembelajaran sehingga prestasi mereka tertinggal dibandingkan dengan anak-anak lainnya.
Bonefantura Solo, Kepala SD Inpres Lewoleba I, Selasa (3/5), mengatakan, selama ini para guru tidak pernah dibekali dengan kemampuan untuk mengindentifikasi setiap anak. Baru tahun lalu para guru mendapat pengetahuan soal anak-anak berkebutuhan khusus.

Sekolah Inklusi Masih Minim Fasilitas

Nina Susilo | latief | Selasa, 17 November 2009 | 13:35 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Sekolah-sekolah inklusi umumnya belum dilengkapi fasilitas peraga yang memadai bagi siswa berkebutuhan khusus.

Selain fasilitas, guru-guru bagi siswa berkebutuhan khusus tersebut juga belum dipersiapkan, kecuali beberapa guru dari sekolah luar biasa (SLB) yang diperbantukan. Demikian hal itu terungkap dalam kunjungan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh ke sejumlah sekolah inklusi di Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/11).

Sekolah Inklusi Belum Siap Menampung ABK

Bramirus Mikail | Pepih Nugraha | Minggu, 15 April 2012 | 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Keberadaan sekolah inklusi ternyata belum sepenuhnya membantu anak berkebutuhan khusus (ABK) seperti misalnya autis. Pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang di didik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi anak.

Dr. Adriana S. Ginanjar, M.S, psikolog dan Koordinator Klinik Terpadu, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, menyambut baik kebijakan pemerintah yang meminta sekolah-sekolah baik negeri atau swasta untuk menjadi sekolah inklusi. Tetapi sayangnya, masih banyak sekolah yang belum siap menjalankannya.

Program Sekolah Inklusi Tak Tentu Arah

Rabu, 14 Oktober 2009 | 14:46 WIB

Surabaya, Kompas – Program sekolah inklusi berjalan tidak tentu arah. Pembekalan guru dan siswa untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus diserahkan pada kreativitas sekolah. Namun, Dinas Pendidikan Surabaya tetap berharap menambah jumlah sekolah inklusi.

Sejak tahun ajaran 2007-2008, SDN Kutisari II ditunjuk menjadi salah satu sekolah negeri yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Saat ini, dari keseluruhan 364 siswa SDN Kutisari II, 33 di antaranya berkebutuhan khusus (diffable). Anak-anak ini tersebar mulai kelas I sampai kelas VI.

Menurut Kasiami, guru Agama SDN Kutisari II, 32 dari anak berkebutuhan khusus mengalami lambat belajar, sedangkan seorang lainnya tunadaksa.

Sekolah Inklusi Terus Dikembangkan

Ester Lince Napitupulu | Latief | Selasa, 3 Mei 2011 | 19:15 WIB

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

LEMBATA, KOMPAS.com – Keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak bisa menjadi andalan di daerah untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus terkendala karena lokasi SLB umumnya berada di kota, sementara para siswa tersebar di berbagai tempat.
“Sekolah juga harus menyosialisasikan kepada siswa dan orang tua agar siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang akan belajar bersama anak-anak lainnya di kelas reguler”. M. Thamrin

Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, misalnya, sekitar 27 persen anak-anak SD teridentifikasi berkebutuhan khusus. Akibat ketidaktahuan guru, para siswa tersebut tetap mendapat perlakuan sama dalam pembelajaran sehingga tertinggal dari anak-anak lainnya.

Mendiknas Kunjungi Sekolah Inklusi

Nina Susilo | Glo | Senin, 16 November 2009 | 09:28 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengunjungi sekolah inklusi SD Negeri Klampis Ngasem di Surabaya, Senin (16/11). Selain itu, Nuh juga meninjau Sekolah Luar Biasa Karya Mulia.
“Kedatangan ini untuk memberi support karena prinsip yang kami pegang adalah pendidikan untuk semua dan itu tidak hanya jargon. Sopo wae, selama dulur dewe di Indonesia, kudu iso sekolah. Opo wae rupone, nggak penting,” kata Nuh kepada kepala dan guru-guru.

Menurut Penjabat Kepala SDN Klampis Ngasem Yudi Pramana, dari 639 siswa SDN Klampis Ngasem, sebanyak 165 siswa berkebutuhan khusus. Koordinator inklusi SDN Klampis Ngasem Dadang Bagus menambahkan, kendati sekolah ini menerima siswa dari semua jenis cacat, fasilitasnya tidak ada.

Kurang, Guru Pendamping di Sekolah Inklusi

Inggried | Rabu, 3 Agustus 2011 | 10:24 WIB

MALANG, KOMPAS.com – Kota Malang, Jawa Timur, masih kekurangan guru pendamping khusus (GPK) untuk sekolah-sekolah inklusi yang menerima siswa atau anak berkebutuhan khusus. Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Malang Sri Wahyuningtyas mengakui, jumlah GPK dengan sekolah inklusi yang ada di daerah ini masih jauh dari ideal.
“Idealnya satu kelas didampingi satu GPK. Namun selama ini satu sekolah rata-rata hanya memiliki tiga sampai lima GPK. Memang tidak mudah untuk mengangkat GPK,” kata Sri, Rabu (3/8/2011).

Menurut dia, seharusnya GPK berasal dari luluasan S-1 pendidikan luar sekolah. Namun, lulusan yang ada, menurutnya, masih minim yang mau mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik honorer (sukwan) sambil menunggu pengangkatan CPNS.
Padahal ke depannya, akan banyak bermunculan sekolah-sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus (sekolah inklusi). Sehingga, kebutuhan GPK juga semakin meningkat.

Manajemen Sekolah Inklusi Masih “Memble”

Riana Afifah | Latief | Selasa, 28 Juni 2011 | 18:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat ini jumlah sekolah inklusi untuk tingkat sekolah dasar (SD) di DKI Jakarta sudah mencapai 164 sekolah. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengungkapkan, nantinya sekolah-sekolah inklusi itu akan dilebarkan lagi.

“Sudah bertambah sekolah inklusi di Jakarta, namun masih terkendala beberapa hal hingga saat ini,” kata Taufik ketika konferensi pers mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru di Jakarta, Selasa (28/6/2011).
Menurutnya, saat ini yang menjadi kendala berkembangnya sekolah inklusi ini adalah pengelolaan manajemen sekolah ini. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki kapabilitas dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) masih dinilai kurang.

SURABAYA TAMBAH LIMA SMP INKLUSIF

Glori K. Wadrianto | Rabu, 15 Juni 2011 | 13:16 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com – Kesempatan siswa berkebutuhan khusus (inklusif) di Surabaya untuk memperoleh pendidikan setara dengan siswa lain semakin terbuka. Dinas Pendidikan Kota Surabaya memastikan tahun ajaran baru 2011/2012, membuka lima sekolah inklusif tingkat SMP.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Eko Prasetyoningsih mengatakan, lima SMP Negeri yang akan menerima siswa berkebutuhan khusus adalah, SMPN 5, SMPN 28, SMPN 29 , SMPN 36 serta SMPN 39. ‘Masing-masing sekolah mendapat kuota sebanyak 20 peserta didik,’ katanya, Rabu (15/6/2011).